Transsulawesi.com, Banggai -- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menguraikan pernyataannya soal pembangunan dan deforesrasi.

Siti sebelumnya menyatakan pembangunan besar-besaran di era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi.

"Perlu diuraikan panjang lebar kenapa itu disampaikan, paparkan data dan fakta-fakta yang ada," ungkap Daniel kepada wartawan, Kamis (4/11).

Melalui akun Twitter resminya pada Rabu, 3 November, Siti berkata, "Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi."

Sememtara itu wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan Fecho menilai pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya soal deforestasi adalah kesesatan berpikir.

“Logikanya rusak kalau sudah seperti itu. Bu Menteri harus cabut pernyataannya. Malu kita di tengah komitmen dunia menjaga bumi dan fokus masyarakat dunia bicara environmental ethics,” kata Irwan dalam keterangannya, Kamis, 4 November 2021.

Irwan mengatakan, komitmen dunia melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau COP ke-26 di Glasgow, Skotlandia, untuk menghentikan penggundulan hutan (deforestasi) dan kerusakan lahan pada 2030 harusnya disambut baik pemerintah Indonesia. Sehingga, sebelum 2030, pemerintah sudah bisa moratorium segala izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pinjam pakai, juga perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Setelah menuai kritik besar-besaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan setiap pembangunan harus memperhatikan keseimbangan sebagaimana pesan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pembangunan seharusnya mempertimbangkan aspek lingkungan.

Hal itu diungkapkan oleh Siti tak lama setelah dirinya menuai banyak kritik atas cuitannya di Twitter @SitiNurbayaLHK. Dalam cuitannya itu, ia menyebut pembangunan di bawah pemerintahan Jokowi tidak boleh dihentikan atas nama deforestasi.

''Pesan Presiden sudah jelas. Harus ada keseimbangan. Presiden Jokowi juga menekankan, setiap Kementerian dalam membangun apapun harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya," kata Siti dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11).

mhr